Pada konferensi Tech in Asia Jakarta 2015 lalu, saya berpapasan dengan Menkominfo Rudiantara yang sedang memeriksa stan startup di Bootstrap Alley. Saya mengundangnya naik ke panggung untuk sekadar melakukan obrolan ringan. Beliau menolak, dan mengatakan kalau ia hanya datang untuk melihat-lihat.
“Saya mengerti,” jawab saya, karena beliau pernah menerima ajakan yang sama setahun sebelumnya, beberapa saat setelah ia resmi menjadi Menkominfo.
Pak Menteri sepertinya tahu kalau ia akan diberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih sulit tahun ini.
Menkominfo sedang berada di tengah booming-nya teknologi di pasar berkembang. Tak dapat disangkal bahwa Indonesia merupakan negara terbesar dan memiliki perekonomian paling penting di Asia Tenggara. Indonesia, yang tengah dilanda demam teknologi, menjelma menjadi destinasi para pebisnis dan investor teknologi dari seluruh dunia.
Para ahli berpendapat bahwa tahap awal perkembangan pasar membutuhkan kerja sama kuat antara politikus dengan pihak yang berkepentingan. Nah, Rudi menempatkan diri sebagai seseorang yang cukup mudah untuk ditemui. Buktinya, ia datang ke acara seperti inagurasi kantor Twitter di Jakarta dan pertemuan teknologi IDbyte milik Shinta Dhanuwardoyo.
Namun prestasi apa sajakah yang telah ditorehkan Kementriannya tahun ini? Apakah Rudi mampu membuat perbedaan? Tentu saja tak adil jika kita menilai prestasi Kemenkominfo sebelum genap masa jabatan Rudiantara berakhir. Namun, memasuki penghujung tahun, tak ada salahnya untuk mengamati kebijakan-kebijakan apa saja yang masih mandek.
Berikut lima isu yang belum dituntaskan oleh Rudiantara.
Baca juga: 5 Fakta menarik tentang Rudiantara
1. Mana dana miliaran dolar untuk startup teknologi?
Sumber gambar 401(K) 2012
Pada bulan Februari, Rudiantara mengatakan telah menargetkan dana sebesar 1 miliar dolar (sekitar Rp1,37 triliun) untuk membantu mengembangkan startup digital di Indonesia. Beliau mengklaim kalau dana tersebut akan dikumpulkan dari para raksasa konglomerat di negara ini. Ia menginstruksikan kepada mereka untuk tidak menyimpan uangnya di bank asing, namun menginvestasikannya di perusahaan lokal.
“Saya telah mendekati beberapa konglomerat, namun seperti apa hasilnya akan diberitahukan lagi nanti,” ucapnya beberapa waktu lalu.
Rudiantara menambahkan bahwa ia berharap untuk mencapai target pendanaan di tahun ini dan telah mendapatkan beberapa “janji” dari para konglomerat tersebut. Uang tersebut akan dialirkan pada VC independen, tanpa campur tangan pemerintah.
Selagi para keluarga konglomerat Indonesia sedang mencari cara untuk berinvestasi di ranah teknologi nasional, kami hampir tak mendengar inisiatif lebih lanjut dari Pak Menteri untuk mengumpulkan sejumlah modal tersebut. CNN Indonesia mengatakan rencana tersebut mandek
2. Roadmap e-commerce yang terlalu lama digodok
Kerangka peraturan e-commerce di Indonesia telah menjadi topik hangat yang diperdebatkan tahun ini. Hal itu juga menjadi proses yang lambat dan melelahkan. Minggu lalu, pemerintah akhirnya mengumumkan bahwa mereka akan mencabut e-commerce dari Daftar Negatif Investasi (DNI), dan menambahkan bahwa pihak asing dalam waktu dekat diperbolehkan untuk mendapat porsi kepemilikan saham hingga 33 persen di sektor e-commerce lokal.
Franky Sibarani, selaku ketua Badan Koordinasi penanaman modal, mengatakan pihaknya telah menerima usulan untuk membatasi investasi minimal sebesar $15 juta (sekitar Rp207 miliar).
Diskusi mengenai rencana ini telah dibicarakan sejak bulan Desember tahun 2014 tanpa menghasilkan bukti yang konkret. Rudiantara juga dilaporkan mengatakan bahwa rencana tersebut telah mencapai 90 persen.
Meski demikian, DNI hanya satu dari sekian problema. Saat ini Indonesia menghadapi enam masalah yang menghambat pertumbuhan bisnis e-commerce nasional: pendanaan, pajak, perlindungan kosumen, infrastruktur komunikasi, logistik, serta pendidikan dan SDM.
Jika Kemenkominfo menyelesaikan semua masalah di atas, kemungkinan kerangka e-commerce sudah selesai dalam waktu satu tahun. Namun, beberapa pihak meyakini bahwa akan sulit untuk menyelesaikan hal tersebut sesuai rencana. Alasannya karena roadmap harus melibatkan masukan dari berbagai kementerian, bukan hanya Kemenkominfo.
Baca juga: Rudiantara: Pemerintah Tak Ingin Mempersulit Regulasi Startup
3. Akses Vimeo, Reddit, dan Imgur masih diblokir
Tahun lalu, saat Rudiantara berbicara di atas panggung Tech in Asia, beliau mengatakan bahwa ia sedang berusaha untuk mengembalikan akses Vimeo ke Indonesia. Vimeo diblokir oleh pemerintah karena ada sebagian film dan video dokumenter yang mengandung konten dewasa.
“Kami sedang dalam proses diskusi dengan pihak Vimeo mengenai cara agar pengguna Indonesia tidak bisa mengakses konten pornografi,” ujar Menkominfo pada tahun 2014 silam.
Beliau juga mengatakan bahwa ia sedang menyusun kerangka final mengenai konten web yang seperti apa yang bisa dan harus disensor oleh pemerintah. Kerangka aturan ini nantinya akan mempermudah pengguna untuk memahami konten yang dapat mereka buat, kurasi, dan post secara online di negara ini.
Vimeo dan Reddit termasuk ke dalam domain situs yang diblokir di Indonesia, meskipun keduanya bukanlah situs porno. Imgur dan Reddit awalnya diblokir penuh, meskipun beberapa bulan sebelumnya sebagian pengguna melaporkan bahwa kedua situs tersebut dapat di akses. Namun, nampaknya situs-situs tersebut tak terblokir di semua penyedia layanan internet.
Hal itu dirasa kurang adil. Pasalnya, gambar-gambar pornografi seperti itu dapat ditemukan di berbagai macam situs dan jaringan seperti Twitter—yang tetap beroperasi tanpa kendala.
Masyarakat belum mendengar usaha lebih lanjut dari Rudiantara untuk membuka blokir situs-situs tersebut.
Baca juga: Fokus Perundangan E-commerce, Rudiantara Tak Boleh Abaikan Isu Pemblokiran Website dan Privasi
4. Aturan perakitan smartphone
Selama beberapa bulan ini, rumor berkembang di Ibukota bahwa sebagian komponen perangkat mobile 4G di Indonesia harus diproduksi secara lokal. Rudiantara mengatakan kepada Tech in Asia bahwa smartphone impor merupakan salah satu penyumbang terbesar defisit neraca perdagangan Republik Indonesia. Ia merasa harus mengatasi masalah tersebut.
Mulai Januari 2017, semua perangkat 4G LTE yang dijual di Indonesia wajib mengandung 30 persen total kandungan dalam negeri (TKDN). 30 persen yang diwajibkan tersebut dapat berupa software, hardware, dan perakitan.
Namun aturan ini masih belum jelas bagi merek ponsel global. Bagaimana dengan Apple? Atau Motorola? Atau Huawei? Hugo Barra, VP Xiaomi global, pada awal 2015 mengatakan bahwa ia merasa aturan ini masih belum jelas. Sehingga Xiaomi tak menjamin akan merilis ponsel 4G di Indonesia.
Rudiantara menandatangani Perkeminfo perihal penetapan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) pada tanggal 3 Juli. Sebagai langkah antisipasi atas aturan yang akan segera berlaku ini, Samsung berinvestasi dengan membangun pabrik baru di Indonesia.
5. Masyarakat bisa dijebloskan ke penjara atas “kicauan” mereka
Beberapa tahun ke belakang, hukum ITE Indonesia mengenai pencemaran nama baik yang kontroversial menjadi perhatian di kalangan media dan aktivis. Pada tahun 2014, masalah ini mengemuka ke ranah publik setelah Benny Handoko ditahan, dinyatakan bersalah, dan dihukum satu tahun kurungan atas “kicauannya” yang dianggap mencemarkan nama seorang politikus negeri.
Pada bulan Juni 2014, seorang perempuan berusia 29 tahun asal Yogyakarta bernama Handayani dituduh melanggar hukum setelah menulis kritikannya di Facebook. Ketika itu ia mengkritik manajemen toko perhiasan di kotanya. Kasus ini berlangsung selama beberapa bulan. Pada bulan September pihak berwenang menjebloskan Handarani ke dalam penjara beberapa hari sebelum diadili.
Daftar kasus ini masih berlanjut. Pada bulan November 2014, Rudiantara mengatakan kepada Tech in Asia bahwa ia sedang memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah ini dalam tiga opsi: mengurangi masa tahanan bagi mereka yang terbukti bersalah, menunjuk aparat khusus yang paham terhadap masalah yang terjadi, atau mengedukasi aparat agar lebih paham jika terjadi kasus serupa. Pada bulan April, Time mengatakan Rudiantara menjanjikan revisi UU ITE dalam agenda parlemennya tahun ini.
Namun hingga kini masih belum ada kejelasan.
Namun, ada hal berjalan dengan baik
Jaringan 4G mulai bisa dinikmati tahun ini, seperti yang telah dijanjikan.
Kemenkominfo telah selesai melakukan penataan atau refarming transmisi data seluler kecepatan tinggi sebagai langkah bergulirnya layanan 4G LTE. Proses refarming frekuensi 1.800 MHz, yang sebelumnya digunakan untuk jaringan 2G, akan memberikan bandwith yang lebih besar untuk data 4G.
Meskipun Rudiantara sebelumnya menargetkan ini rampung di akhir September, target sempat molor dari jadwal semula. Terlepas dari itu, menurut pemerintah, proyek tersebut telah selesai. Jadi itu merupakan berita gembira bagi Kemenkominfo.
The Jakarta Globe melaporkan kalau operator telekomunikasi mulai menawarkan layanan 4G pada frekunesi 1.800 MHz di beberapa kota pada bulan Juli lalu, beralih dari frekuensi 900 MHz. Saat ini, mereka memperbarui infrastruktur untuk memperluas jangkauan nasional.
Baca juga: Apa Saja Rencana Rudiantara Selama 5 Tahun Menjadi Menkominfo?
(Diterjemahkan oleh Faisal Bosnia dan diedit oleh Fadly Yanuar Iriansyah; Sumber foto tktk)
The post Prestasi Apa Saja yang Telah Ditorehkan Kemenkominfo Tahun Ini? appeared first on Tech in Asia Indonesia.